IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MAROS

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan di kabupaten maros melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data diolah dengan menggunakan analisis model interaktif yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan pengujian kesimpulan. Fokus penelitian ini diambil berdasarkan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C Edward III. 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas sosial Kabupaten Maros telah menerapkan dan mengimplementasikan kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Maros. Untuk mengukur implementasi tersebut menggunakan empat indikator yaitu 1). Komunikasi, Komunikasi dianggap sangat penting dalam implementasi kebijakan, dalam konteks komunikasi ada tiga hal yang diperhatikan yaitu a) Informasi, mengenai implementasi kebijakan KIP telah dibuat oleh pemerintah sebagai program unggulan Presiden dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Maros melalui transmisi delegasi yang diberikan melalui Bupati Maros ke Dinas Sosial, b) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana KIP haruslah jelas dan tidak membingungkan. c)Konsisten, para pegawai dinas sosial kab maros haruslah konsisten dalam mejalankan kebijakan kartu indonesia pintar KIP. 2) Sumber daya, sumber yang mendukung kebijakan yang efektif yaitu a) staf, pegawai yang menangani peserta KIP masih kurang, b) informasi, pegawai yang ada di dinas sosial kab maros harus mengetahui apa yang harus dikerjakan kedepannya melalui informasi yang disampaikan oleh atasan, c) wewenang itu berjalan melalui pemerintah kedinas sosial kab maros dalam hal pelaksana kebijakan kartu indonesia pintar KIP. d) fasilitas, saran dan prasarana di dinas sosial kab maros khususnya dalam program kebijakan kartu indonesia pintar KIP ini masih kurang fasilitas pendukung dalam melaksanakan tugas, 3) Disposisi, telah dijalankankan dengan baik oleh pemerintah dan pemangku jabatan yang dibuktikan dengan berbagai macam dukungan dan pengawasan.4) struktur birokrasi, faktor yang memiliki pengaruh terhadap proses implementasi kebijakan yaitu a) struktur birokrasi, struktur yang ada di dinas sosial kab maros telah dibuatkan berdasarkan tugas dan fungsi pokok masing-masing, b) standar oprasional prosedur SOP, dinas sosial kab maros sudah mempunyai SOP yang jelas dan struktur organisasi yang jelas pula.